Selasa, 05 Juli 2011

BPS Siap Mendata Rakyat Miskin

Pendataan ini bertujuan agar pemberian program pro rakyat menjadi tepat sasaran

Badan Pusat Statistik akan melakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) untuk mensurvei masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. Dari 25-26 juta masyarakat miskin, BPS mendata 40 persen dari jumlah itu sebagai sampel.

Ketua Pelaksana PPLS BPS, James Pardede, mengatakan, program itu untuk mengevaluasi rumah tangga sasaran yang berhak mendapat bantuan pemerintah seperti jaminan kesehatan masyarakat, beras miskin, dan bantuan langsung tunai (BLT).

Ia mencontohkan, pada 2005, sebanyak 19,1 juta rumah tangga tercatat sebagai penerima program pemerintah. Namun, pada 2008, jumlahnya turun menjadi 17,5 juta karena ada yang tidak tepat sasaran.

"Masalah data tentang kemiskinan ini terkadang menghambat dalam pembuatan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan," ujar dia di Jakarta, Selasa 5 Juli 2011.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Winandi Imawan, menambahkan BPS akan mendatangi rumah ke rumah untuk mendapatkan data terpadu untuk program pro rakyat yang tepat sasaran. Data itu akan disampaikan kepada pemerintah sebagai data tunggal, yang akan digunakan semua kementerian.

"Jadi, menggunakan kriteria kemiskinan yang sama. Karena selama ini ada perbedaan di tiap kementerian terkait kriteria kemiskinan," katanya.

BPS akan mengambil sampel 40 persen dari 25-26 juta masyarakat miskin. Setelah data diberikan kepada pemerintah, kementerian yang menyaring berapa yang berhak mendapatkan bantuan. "Jadi, harus tepat sasaran dulu, baru bisa cepat menurunkan kemiskinan," tuturnya

Definisi Miskin Menurut Pemerintah :
Seseorang baru dikatakan miskin bila pengeluaran per kepala per bulan di bawah Rp211 ribu.

Pemerintah menyatakan angka kemiskinan nasional saat ini 13,3 persen. Artinya sebanyak 31,023 juta rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan.

Sebenarnya, bagaimana cara mengukur seseorang miskin atau tidak? Dalam laporan bulanan Data Sosial Ekonomi edisi April 2011, yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Nasional, Kamis 5 April 2011, menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi garis kemiskinan. "Sebab penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan," kata Kepala BPS Rusman Heriawan dalam laporan itu.

Pada Maret 2010, angka garis kemiskinan sebesar Rp211 ribu per kapita per bulan. Artinya, seseorang baru dikatakan miskin bila pengeluaran per bulan di bawah Rp211 ribu. "Angka garis kemiskinan ini sebenarnya telah naik 5,7 persen dibandingkan Maret 2009."

Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Peranan GKM terhadap garis kemiskinan sangat dominan, yaitu mencapai 73,5 persen.

Rusman menjelaskan, komoditas makanan yang sangat mempengaruhi garis kemiskinan adalah beras. Pada Maret 2010, kontribusi pengeluaran beras terhadap garis kemiskinan sebesar 25,2 persen di daerah perkotaan dan 34,11 persen di daerah perdesaan.

Rokok krektek filter memberi sumbangan terbesar kedua pada garis kemiskinan (7,93 persen di perkotaan dan 5,90 persen di perdesaan). Komoditas lainnya adalah gula pasir, telur ayam ras, mi instan, tempe, bawang merah, kopi, dan tahu yang masing-masing di bawah 5 persen.

Sementara itu, komoditas bukan makanan yang sangat mempengaruhi garis kemiskinan adalah biaya perumahan, listrik, angkutan, dan biaya pendidikan. Kontribusi biaya perumahan (8,43 persen di perkotaan dan 6,11 persen di perdesaan). Sedangkan biaya listrik dan lainnya berkontribusi di bawah 5 persen.

Berapa Jumlah Penduduk Miskin Indonesia?

Pemerintah membanggakan angka kemiskinan turun dari 14,2 persen pada 2009 menjadi 13,3 persen pada 2010. Atau penduduk miskin Indonesia turun dari 32 juta jiwa menjadi 31,02 juta pada 2010.

Pertanyaannya, benarkah penduduk miskin Indonesia hanya 31,02 juta jiwa?

Pengamat ekonomi Hendri Saparini mengakui sangat mungkin angka kemiskinan menurun. Artinya jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu dengan pengeluaran per bulan Rp211.726 mengalami menurun.

Namun, dia menekankan orang yang hidup miskin sebenarnya jauh lebih besar. Itu jika dengan memasukkan orang yang mendekati garis kemiskinan, maka jumlahnya lebih besar.

"Jika berbicara soal orang miskin, semestinya tak hanya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan berkurang, namun juga bicara mereka yang mendekati garis kemiskinan," kata dia kepada VIVAnews di Jakarta.

Sebagai gambaran orang miskin Indonesia lebih banyak dari 31 juta jiwa, Hendri menyebutkan jumlah penduduk yang mendapatkan jatah beras miskin yaitu 17,5 juta keluarga. Jika diasumsikan satu keluarga beranggotakan empat orang, maka sesungguhnya jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 70 juta jiwa.

"Jika masyarakat menganggap pemerintah tidak berhasil mengentaskan kemiskinan, ya wajar saja. Karena ukuran miskin dengan pengeluaran sekitar Rp200 ribu per bulan itu sangat kecil. Susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujarnya.

Hendri berpendapat, untuk mengentaskan kemiskinan, dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar, pangan, dan papan bagi masyarakat miskin yang tidak produktif. Namun untuk yang produktif, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, yang diperlukan adalah koreksi terhadap definisi pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, solusinya tidak hanya fokus pada mengurangi jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan, namun juga membantu mereka yang mendekati garis kemiskinan.

Sebelumnya, pemerintah mengklaim berhasil mengentaskan 1,5 juta penduduk miskin sepanjang 2010. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengaku telah membuka 3,4 juta lapangan kerja baru pada 2010

vivanews.com
---

Artikel Terkait



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar