Jumat, 31 Desember 2010

Buku Banten Dalam Angka 2010 telah terbit





















Seperti tahun-tahun sebelumnya, BPS Provinsi Banten menerbitkan sebuah buku Banten Dalam Angka 2010, yang berisi data-data mengenai perkembangan penduduk, perekonomian dan hasil-hasil pembangunan di Provinsi Banten. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai instansi/dinas/lembaga pemerintah di lingkungan Provinsi Banten, yang terkait langsung pada bidangnya. Selain data-data sekunder dari instansi, juga dilampirkan data-data primer yang merupakan produk BPS sendiri.

Data ilkim dan musim, diperoleh dari BMG Banten, sementara jumlah pegawai pemerintah didapat dari Biro Kepegawaian Provinsi Banten. Data tentang angkutan darat dan udara diperoleh dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dan berbagai informasi lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Data primer sendiri terdiri dari data penduduk yang diperoleh dari sensus penduduk/susenas, data inflasi dari survei tiap minggu di pasar, data PDRB dari total nilai produksi dikurangi biaya input (antara), data ekspor impor diperoleh dengan mengolah simopel, dan data industri dari survei industri bulanan/tahunan.

Untuk mendapatkan buku Banten Dalam Angka 2010, silakan datang ke kantor BPS Provinsi Banten, Jl Syeh Nawawi Al Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B) Kav H1-2 Kota Serang, Banten. Karena mendapat komplain dari pihak BPS Provinsi Banten, maka mohon maaf, kami tidak bisa lagi menyediakan softcopy buku "Banten Dalam Angka 2011". Untuk ringkasannya bisa dibaca di artikel Ringkasan Banten Dalam Angka 2011 Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Instansi yang Mengalami Renumerasi

Di Kementerian Keuangan, pejabat eselon I bisa menerima penghasilan Rp40 juta sebulan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui remunerasi atau tunjangan kerja dan reformasi birokrasi di enam instansi pemerintah, yakni TNI, Polri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kementerian Pertahanan.

Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Menteri Keuangan dalam surat yang dikirimkan 14 Desember 2010 meminta persetujuan DPR untuk menggunakan anggaran sebesar Rp5,3 triliun untuk remunerasi dan reformasi birokrasi.

Renumerasi adalah tunjangan yang akan diberikan kepada pegawai atau karyawan atas perbaikan kinerja. Buntutnya, penghasilan atau gaji yang akan diterima oleh pegawai akan meningkat.

"Yakni di antaranya untuk TNI Rp3,3 triliun dan Polisi Rp1,9 triliun sebagai remunerasi dan penghargaan prajurit di lapangan yang penerapannya enam bulan, dimulai sejak Juli 2010," kata dia di Gedung DPR Jakarta, Rabu 15 Desember 2010.

Selain itu, Priyo menambahkan, untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Rp6,9 miliar, Kementerian Kesejahteraan Rakyat Rp5,8 miliar, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan Rp6,7 miliar, dan Kementerian Pertahanan Rp36 miliar. "Ini diberikan untuk para pegawai di golongan bawah agar tergerak meningkatkan prestasinya," ujar Priyo.

Kenapa hanya enam lembaga itu? Priyo mengakui, idealnya semuanya instansi pemerintah dapat tapi pemerintah hanya mengusulkan enam dan itu yang disetujui. "Kalau dananya diambil dari Pos 99 atau dana candangan untuk berbagai keperluan," tuturnya.

Sedangkan Menteri Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menuturkan, di dalam gedung DPR sudah disepakati reformasi biroksai yang menjadi program utama dan juga telah disetujui pemberian remunerasi di enam instasi. "Ini sudah berlaku sejak 1 Juli, tetapi belum dibayarkan, sehingga pembayaraannya dirapel," kata dia.

• VIVAnews Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Kamis, 30 Desember 2010

Vicon "Evaluasi Harga Cabe"

Hari ini Kamis, tanggal 30 Desember 2010, Deputi Bidang Distribusi mengadakan Video Conference (Vicon) dengan Kepala BPS/Bidang Distribusi/Kasi Harga BPS Provinsi se- Indonesia membahas dan mengevaluasi harga cabe yang mengalami penurunan drastis pada bulan Desember 2010 dibandingkan bulan November 2010. Penurunan terjadi pada volume yang dikonsumsi rumahtangga maupun penjualan yang dilakukan survei tiap minggu. Beberapa kota memang mengalami kenaikan konsumsi namun sebagian besar justru mengalami penurunan. Untuk itu para penanggungjawab survei di berbagai kota dikonfirmasi apa penyebab terjadi penurunan konsumsi tersebut dan semua BPS Provinsi harus mengirimkan data yang rinci melalui email.

Dengan adanya penjelasan yang detail oleh masing-masing daerah tentunya BPS RI dapat informasi yang lebih detail setelah dilakukan evaluasi di masing-masing daerah. Misalnya di daerah Sumatra Barat (Kota Padang) justru mengalami kenaikan yang signifikan. Seluruh laporan data konsumsi cabe baik cabe merah maupun cabe rawit dikirimkan via email hari ini juga agar BPS RI dapat segera mengevaluasi.

Dalam vicon tersebut, di BPS Provinsi Banten hadir pula Kepala BPS Kab. Pandeglang, Kepala BPS Kota Cilegon dan Kepala BPS Kota Tangerang. Selain dihadiri Kepala BPS Provinsi, juga hadir Kepala Bidang Distribusi sebagai penanggungjawab subyek matter, Kepala Bidang Neraca, Kepala Bidang IPDS, Kasi dan Staf Bidang Distribusi, Kasi Distribusi Kota Tangerang, Kasi Distribusi Kota Serang dan beberapa staf lainnya di BPS Provinsi Banten. Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Pelatihan INAS Pengolahan Susenas-Sakernas

PELATIHAN PENGOLAHAN INSTRUKTUR NASIONAL (INAS) PENGOLAHAN SUSENAS (SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL) DAN SAKERNAS (SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL) TAHUN 2011

Kami baru ingat, kalau awal bulan in BPS RI memanggil penanggungjawab pengolahan di BPS Daerah untuk mengikuti pelatihan pengolahan instruktur nasional (INAS) pengolahan untuk kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2010. Acara berlangsung dari tanggal 5 -12 Desember 2010 di Hotel Orchardz, Mangga Dua Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh 2 orang perwakilan dari 33 provinsi ditambah beberapa orang perwakilan dari direktorat sosial, dan direktorat sistem informasi statistik (SIS) selaku nara sumber.

Acara dimulai dengan pembukaan yang disampaikan oleh Direktur Sistem Informasi Statistik (SIS) selaku penanggungjawab kegiatan pengolahan ini. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai metodologi kegiatan SurveiSusenas/Sakernas 2010, dari Direktorat Metodologi. Materi ini menjelaskan bagaimana pengambilan sampel dari survei tersebut, dan kegiatan updating listing rumahtangga sebelum melakukan penarikan sampel rumahtangga.



















Hari kedua diisi dengan materi tata cara pengolahan Sakernas, dengan menggunakan program CSPro, yang merupakan program andalan BPS dari tahun ke tahun. Penggunaan program ini sangat simpel dan tidak ribel, baik dalam instalasi maupun penggunaannya. Namun disayangkan program ini hanya bisa berjalan dalam PC Stand Alone, sehingga tidak perlu ada server segala. Proses penggabungan file pun sangat mudah, mengingat setiap sampel(NKS) yang dientri terbentuk file tersendiri. Mudah dan praktis, jarang terjadi crash maupung hung, dan programnya pun FREE alias tidak berbayar.

Materi kedua diisi dengan penjelasan dan ujicoba pengolahan Susenas 2011. Program yang dipakai dalam pengolahan tersebut sangat berbeda, dengan menggunakan C++ dari microsoft, dengan database SQL yang terhubung dengan server. Program ini cukup rumit, karena bila gagal dalam instalasi atau salah memilih menu yang diinginkan, maka program pengolahan tidak bisa berjalan dengan lancar. Program inipun harus berjalan di Windows XP atau Windows 7 tapi yang 32 Bit. Untuk itu instalasi program harus benar-benar ditaati.

Materi ketiga berupa instalasi server kabupaten/kota, perakitan peralatan hand key untuk absensi pegawai, dan penjelasan program MS Office 2010 dari microsoft.

Pada hari dan waktu yang sama, pada tanggal 8-10 Desember 2010 di Hotel Ibis Kemayoran telah diadakan juga pelatihan website untuk penanggungjawab pengelolaan website di daerah. Peserta terdiri dari 33 orang dari BPS Provinsi se-Indonesia, dengan narasumber dari Direktorat Diseminasi Statistik. Materi yang disajikan meliputi desain tampilan website dengan menggunakan php dan database SQL. Dengan waktu yang begitu singkat tentunya peserta harus sangat konsentrasi dalam menerima materi yang cukup padat. Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Senin, 27 Desember 2010

Sosialisasi Indikator Statistik Utama

Untuk pertama kalinya BPS Provinsi Banten mengadakan Sosialisasi Konsep dan Definisi Indikator Statistik Utama untuk pengguna data, khususnya untuk SKPD Provinsi Banten. Acara yang berlangsung di Hotel Ledian, pada tanggal 23 Desember 2010 dimulai pukul 8.30-16.00 diikuti oleh seluruh pejabat eselon IV dan III di lingkungan BPS Provinsi Banten, dan peserta utama perwakilan dari dinas/lembaga/badan (SKPD) di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten

Sebagai nara sumber tentu saja yang tahu persis cara penghitungan statistiknya, yaitu para kepala seksi yang bertanggungjawab terhadap indikator statistik. Materi disajikan secara lugas dan detail dari tiap-tiap sesion. Materi pertama mengenai indikator pengangguran, dilanjutkan angka inflasi, angka ekspor impor, indikator nilai tukar petani, angka produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia. Setiap nara sumber menerangkan konsep indikator statistik, kemudian mengupas cara perhitungannya, dan menjelaskan arti angka tersebut.

Bagi benar pengguna data, umumnya hanya tahu cara penggunaan namun tidak tahu dari mana agka tersebut diperoleh. Sebagai contoh angka produk domestik regional bruto (pdrb) didapat dari upah dan gaji yang diberikan, surplus usaha (keuntungan), penyusutan barang modal, dan pajak tak langsung. Angka tersebut juga dapat diperoleh dengan nilai barang yang diproduksi (output) dikurangi dengan biaya antara (biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk, seperti bahan baku, bahan penunjang lainnya) sehingga disebut nilai tambah bruto, kalau ditotal/dijumlahkan menjadi produk domestik regional bruto.

Apakah sama produk domestik regional bruto dengan pendapatanregiona? Semua dikupas dalam makalah "PDRB perkapita vs Pendapatan perkapita" yang disajikan secara lengkap oleh Kasi Neraca Konsumsi.

Makalah selengkapnya dapat didownload dengan URL :

http://banten.bps.go.id/download/sos_indikator_stat.pdf

Selamat mempelajari indokator-indikator statistik yang dihasilkan BPS.
Semoga bermanfaat. Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Kamis, 23 Desember 2010

Pengumuman CPNS BPS Tahap Akhir

Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahap akhir, resmi pada tanggal 21 Desember 2010. Pengumuman dapat dilihat di website BPS atau BPS Provinsi Banten untuk wilayah Banten. Surat Keputusan BPS RI adalah sebagai berikut :

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2010
NOMOR 004/PPCPNS/BPS/XII TAHUN 2010

TENTANG

PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI WAWANCARA (TAHAP AKHIR)
DALAM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2010

KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2010,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2010, telah dilakukan saringan Tahap III berupa seleksi wawancara, sehingga perlu menetapkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan berhak menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2010 Tanggal 11 Oktober 2010 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2010;
3. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 549 Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010 tentang Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN2010 TENTANG PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI WAWANCARA (TAHAP AKHIR) DALAM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2010.

PERTAMA : Menetapkan pelamar yang lulus seleksi wawancara (tahap akhir) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA : Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi wawancara (tahap akhir) Calon Pegawai Negeri Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik.
KETIGA : Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib melaporkan diri ke lokasi mendaftar dan melengkapi
berkas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, selambatlambatnya tanggal 31 Desember 2010.
KEEMPAT : Pelamar yang tidak melaporkan diri pada tanggal sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan akan diganti oleh pelamar lain yang ditetapkan Panitia.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2010

Selengkapnya termasuk lampiran dapat didownload di url :

http://banten.bps.go.id/download/cpns_banten_tahap_akhir.pdf Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Rabu, 22 Desember 2010

Pelantikan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)

Baru-baru ini BPS Provinsi Banten, menyelenggarakan pelantikan pejabat fungsional, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) yang bertugas di kecamatan. KSK merupakan penanggungjawab penyelenggaraan kegiatan statistik di kecamatan. Segala kegiatan sensus dan survei menjadi tugas mereka dalam melakukan kegiatan perekrutan mitra statistik, pelaksanaan pelatihan, dan pengawasan lapangan.

Pelaksanaan pelantikan dilakukan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2010 pada jam 10.00 WIB, yang dipimpin langsung oleh Kepala BPS Provinsi Banten. Pelantikan itu bukan hanya untuk KSK yang baru, namun juga untuk semua KSK yang sudah lama. Dalam pelatikan juga dilakukan sumpah sebagaimana sumpah pejabat yang harus menanggung tugas sebagai koordinator kegiatan statistik dengan benar, jujur dan bertanggungjawab, di kecamatan dimana dia harus bertugas.

Setelah acara pelantikan selesai, dilanjutkan dengan pengarahan dari Bidang Sosial dan Bidang Neraca terkait pelaksanaan kegiatan Pendataan Madrasah, yang melibatkan seksi sosial, dan seksi neraca di BPS Kabupaten/Kota dan KSK yang ada di kecataman se-Banten. Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Video Conference Statistk Produksi

Untuk pertama kalinya, BPS RI memanfaatkan teknologi video conference (vicon) untuk melakukan rapat koordinasi dan diskusi antara BPS RI dengan BPS Provinsi. Rapat dipimpin langsung oleh Subagyo DW selaku Deputi Bidang Statistik Produksi, sekaligus sebagai moderator. Sedangkan peserta meliputi Direktur yang menangani Statistik Pertanian, sedangkan dari BPS Provinsi, selain Kepala BPS Provinsi juga Kepala Bidang Statistik Produksi dan Kasi-kasi di Bidang Statistik Produksi.

Di BPS Provinsi sendiri, dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi, Nanan Sunandi, dan Kepala Bidang Produksi Nandang Efendi, Kepala BPS Kabupaten/Kota juga Kepala Seksi Pertanian, Kepala Seksi Industri, dan Kasi-kasi Statistik Produksi (atau yang mewakili) kabupaten/Kota se-Banten.

Pada vicon pertama, pada tanggal 16 Desember 2010, disajikan oleh Direktur Statistik Pertanian, dengan materi pokok tentang Pendataan Sapi, yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Diterangkan pula masalah metodologi, variabel yang digunakan, dan metode pencacahan. Karena dalam pendataan tersebut bersifat sensus, maka metode yang digunakan adalah door to to door untuk setiap rumahtangga, yang merupakan daerah konsentrasi pertanian, sedangkan untuk daerah yang non pertanian, dilakukan metode "snow bowling" yaitu menyisir rumahtangga pertanian (penguasa/pemilik sapi) berdasarkan informasi yang ada.

Vicon berjalan dengan lancar, walaupun sempat putus saat tanya jawab antara peserta BPS Provinsi dengan nara sumber. Namun segera diatasi, dan pertanyaan dapat dijawab sampai acara tanya jawab berakhir. Memang tidak semua pertanyaan dapat diakomodir karena waktu yang sangat terbatas, untuk itu pertanyaan dapat disalurkan melalui "BBM" atau "SMS" atau email.

Pada vicon kedua, pada tanggal 18 Desember 2010, peserta masih sama, namun materi yang disajikan berbeda. Materi kedua disajikan oleh Direktur Industri, yang menjelaskan masalah Respon Rate dari Survei Industri yang sangat rendah. Upaya untuk peningkatan pemasukan dokumenpun telah dilakukan, namun masih belum bisa mendongkrak respon rate angka nasional.

Rencana kedepan, pelaksanaan Survei Industri tidak lagi setahun sekali, namun tiga tahun sekali, mengingat perkembangan tenaga kerja, komponen dan variabel produksi tidak mengalami perubahan yang yang sangat signifikan dalam satu tahun. Namun mengenai waktu pelaksanaannya belum ditentukan. Beberapa peserta mengusulkan dalam 10 tahun, tiga kali survei seperti halnya sensus dan waktu pelaksanaan jangan berbarengan dengan sensus penduduk dan pertanian, sedangkan sensus ekonomi bisa terintegrasi.

Selain pembicaraan Survei Industri juga dibiacarakan Survei Industri Mikro Kecil (IMK) yang hanya mempublikasikan sampai level provinsi. Buku publikasi segera dicetak dan didistribusikan ke BPS Provinsi. Disinggung juga materi Survei Konstruksi, dan Pertambangan Energi.

Dalam waktu yang sama, tanggal 18 Desember 2010, BPS Provinsi Banten menyelenggarakan pelatikan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) se-Provinsi Banten.

Vicon selanjutnya, rencananya diadakan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010, dengan materi Survei Ubinan Besar, dengan peserta yang sama dari Statistik Produksi. Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Selasa, 21 Desember 2010

FAMILY GATHERING BPS PROVINSI BANTEN


Upaya Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Keluarga BPS

Awal Desember, tepatnya tanggal 4-5 Desember 2010, BPS Provinsi Banten mengadakan acara rekreasi bersama keluarga (Family Gathering). Acara ini bertujuan sebagai sarana “refreshing” bagi seluruh pegawai yang telah bekerja keras selama tahun 2010 menyelesaikan berbagai tugas berat terutama SP2010.

Format rekreasi kali ini sedikit berbeda dibandingkan dengan yang pernah dilakukan sebelumnya. Pimpinan BPS Provinsi Banten berkeinginan rekreasi kali ini tidak hanya sekedar jalan-jalan semata, akan tetapi mampu memberikan pendidikan yang berharga bagi seluruh pegawai beserta keluarganya. Oleh karenanya, dipilihlah sebuah tempat yang asri bernama “Pine Forest Camp”, yang menyediakan sarana untuk outbound dengan berbagai jenis education games. Tempat ini terletak di wilayah Jawa Barat, tepatnya di desa Cibodas, Maribaya – Bandung. Sesuai dengan namanya, tempat ini dipenuhi oleh rimbunan pohon pinus dan merupakan sebuah perkemahan yang menyenangkan.
Peserta Family Gathering berangkat dengan menggunakan 26 kendaraan minibus plus satu buah bus kecil. Rombongan menghabiskan waktu sekitar 6 jam untuk mencapai “Pine Forest Camp”, dengan start awal pukul 06.00 dari kota Serang, rombongan baru mencapai tujuan sekitar pukul 12.00. Dari kota Bandung, butuh sedikit perjuangan untuk mencapai lokasi karena jalannya yang menanjak, sedikit rusak, sempit plus jurang.
Hari pertama di Pine Forest Camp diisi dengan education games. Peserta dibagi dalam 8 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari beberapa keluarga. Ada tujuh education games yang harus dilakukan oleh setiap kelompok, diantaranya memindahkan gelas aqua berisi air yang diletakkan di atas kain, permainan roda tank, permainan berjalan bersama dengan menempelkan balon di punggung anggota kelompok, permainan memindahkan tongkat dengan dijepit oleh kaki, dan lainnya. Terlihat, dalam setiap permainan dilakukan dengan penuh kegembiraan dan sukacita, walau kadang diiringi dengan sedikit “intrik” untuk memenangkannya. Semua permainan dipandu oleh fasilitator yang telah disiapkan oleh Pine Forest Camp. Kegiatan di hari pertama ditutup dengan perlombaan menangkap ikan. Malam harinya diisi dengan organ tunggal yang menampilkan penyanyi “rumahan” dan “dadakan” serta dihangatkan dengan api unggun.
Di hari kedua, diawali dengan senam aerobik di pagi hari. Udara pegunungan yang dingin dan segar menambah semangat seluruh peserta untuk melakukan gerakan aerobik guna mengusir rasa dingin. Minuman hangat dan sarapan pagi menjadi santapan setelah beraerobik ria. Kegiatan berikutnya diisi dengan flying fox, menunggang kuda, tracking ke kebun strowbery dan kebun anggrek. Setelah makan siang, acara Family Gathering berakhir dengan ditandai pembagian hadiah bagi pemenang education games dan ditutup oleh pimpinan BPS Provinsi Banten. Selanjutnya peserta turun ke kota Bandung untuk sekedar jalan-jalan dan membeli sedikit oleh-oleh khas Bandung tentunya.
Kegiatan ini dirasakan mempunyai timing yang tepat dalam rangka mempersiapkan pegawai BPS Provinsi Banten untuk menyongsong Change and Reform BPS yang terus bergulir. Semoga seluruh pegawai BPS Banten menjadi lebih fresh setelah mengikuti Family Gathering dan bertambah produktivitasnya sesuai dengan tema Family Gathering “ Kita Tingkatkan Produktivitas dan Kinerja Melalui Strategi CERDAS Dalam Kebersamaan dan Dukungan Keluarga”. (Amir/Sam)
Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Jumat, 03 Desember 2010

Sosialisasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009

Baru-baru ini BPS Provinsi Banten mengadakan sosialisasi Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009. Acara diadakan di Hotel Abadi, Serang pada tanggal 2 Desember 2010. Peserta sosialisasi terdiri dari Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Banten, Kepala Bidang/Bagian di Lingkungan BPS Provinsi Banten, Kepala Seksi/Subbagian di Lingkungan BPS Provinsi Banten, dan undangan dari 16 instansi/dinas/lembaga yang terkait dalam materi KBLI 2009.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI disusun untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi kegiatan ekonomi yang komprehensif di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyejian dan analisis data statistik menurut kegiatan ekonomi, serta untuk mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut kegiatan ekonomi. Dengan penyeragaman tersebut, data statistik kegiatan ekonomi dapat dibandingkan dengan format yang standar pada tingkat internasional, nasional maupun regional.
KBLI Tahun 2009 yang diterbitkan dalam Peraturan Kepala BPS No. 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia merupakan revisi dari KBLI Tahun 2005. Revisi klasifikasi dilakukan karena terjadinya pergeseran lapangan usaha dan munculnya beberapa lapangan usaha baru, yang menyebabkan banyak kegiatan ekonomi belum ada klasifikasinya. Revisi juga menghasilkan klasifikasi yang lebih rinci dan lebih lengkap dibandingkan versi sebelumnya. Dengan demikian data ekonomi dapat dikumpulkan dan disajikan dalam format yang lebih merefleksikan fenomena perekonomian terkiri untuk tujuan analisis, pengambilan keputusan, dan perencanaan kebijakan,.
Proses penyusunan KBLI melibatkan semua pengguna klasifikasi, baik instansi pemerintah, maupun unsur akademisi, dan masyarakat pelaku kegiatan ekonomi. Dengan diterbitkannya KBLI 2009, secara bertahap KBLI 2005 dan tahun sebelumnya ditinggalkan dan tidak berlaku lagi.
Dengan semakin strategisnya peranan dan penggunaan KBLI yang tidak hanya dirancang untuk keperluan analisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, tetapi juga digunakan sebagai dasar penentuan kualifikasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dasar penentuan kualifikasi perijinan investasi, maka perlu adanya peraturan yang dijadikan dasar penggunaan KBLI dalam bentuk Peraturan Kepala BPS. Dengan adanya peraturan tersebut, maka seluruh kegiatan ekonomi menurut kelompok lapangan usaha yang ada di Indonesia sudah merujuk pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009.
Buku Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009 dapat didownload pada URL sebagai berikut :
www.bps.go.id/download_file/kbli_2009.pdf
Semoga bermanfaat................

Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Perbaikan Tower VPN

Sudah sebulan lebih VPN BPS Provinsi Banten mengalami gangguan, sering putus. Kadang lancar, kadang kalau cuaca buruk, angin kencang maka jaringan internet putus total. Sudah dilakukan observasi oleh Lintas Arta Jakarta, untuk mengevaluasi apa yang menyebabkan gangguan tersebut. Dua minggu sebelumnya, sudah dilakukan penggantian modem. Pertama-tama sih bagus, ternyata lama-lama mengalami gangguan yang sama.

Setelah dilakukan tiga kali observasi dengan orang yang berbeda dari Lintas Arta, diketahui bahwa ternyata ada beberapa pohon yang menghalangi pancaran tower wireless. Beberapa solusi dilakukan, seperti menebang pohon, namun itu tidak bisa dilakukan karena bukan haknya. Solusi kedua adalah meninggikan tower wireless yang berdiri di belakang gedung BS Provinsi Banten. Memang letak gedung kantor menempati dataran tanah yang tidak begitu tinggi, sehingga tower yang tinggipun terlalu pendek.

Selama 4 hari berturut-turut pihak Lintas Arta melakukan peninggian tower wireless, mulai hari Jumat 26 November 2010 sampai dengan Senin, 29 November 2010. Peninggian tower dilakukan dengan penggantian tiang tower, mengingat tower lama sudah miring dan rawan keropos.

Setelah dilakukan pemasangan tower yang baru dengan peninggian sekitar 35 meter, maka jaringan internetpun lancar kembali. Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Rabu, 01 Desember 2010

Pengumuman Tahap II CPNS BPS

Hari ini resmi pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) seluruh Indonesia. Di BPS Provinsi Banten sendiri juga diumumkan hari ini, pagi tadi dan dapat dilihat di website BPS Provinsi Banten. Dari sekian calon yang tersaring administrasi, setelah dilakukan test tahap II, yang dinyatakan lulus pada seleksi tahap II, antara lain : Analisis Hukum 4 orang, Analisis Kepegwaian 4 orang, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) 12 orang, Kearsipan/Sekretaris 3 orang, Koordinator Statistik Kecamatan D3 11 orang, Statistisi 12 orang.

Jadwal test wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 8-10 Desember 2010 bertempat di Kantor BPS Provinsi Banten. Tempat dan jadwal test diumumkan pada tanggal 3 Desember di Kantor BPS Pr Provinsi Banten.

Untuk lebih lengkapnya, silakan download pada URL dibawah ini :

http://banten.bps.go.id/download/pengumuman_tahap_2.pdf Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Jumat, 19 November 2010

Workshop Wartawan : Membawa Statistik Lebih Dekat ke Masyarakat

Baru baru ini BPS Provinsi Banten mengadakan Workshop Wartawan dengan tema " Membawa Statistik Lebih Dekat ke Masyarakat", bertempat di Hotel Le Dian, Serang Banten. Workshop yang berlangsung setengah hari tersebut diperuntukan bagi para wartawan lokal, di wilayah Banten. Acara berlangsung pada hari Kamis, tanggal 18 November 2010, mulai jam 08.00 sampai dengan 12.45, dibuka langsung oleh Kepala BPS Provinsi Banten. Acara diakhiri dengan makan siang bersama.

Dalam arahannya Kepala BPS Provinsi membacakan materi Arahan dari Biro Humas BPS RI, yang berjudul

Beberapa Warning Substantif dalam Menginterpretasikan
Data/Indikator Statistik Strategis BPS


1. Memaknai Angka Pertumbuhan Ekonomi
Untuk memahami pengertian di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi, terlebih dahulu perlu kita pahami beberapa konsep dasar antara lain, Sumber Daya Tenaga Kerja dan Modal yang disebut sebagai faktor produksi. Faktor produksi ini digunakan untuk mengubah input menjadi output (dengan nilai yang lebih tinggi). Nilai input yang bertambah disebut value added (nilai tambah). Akumulasi nilai tambah dari setiap sektor disebut sebagai Produk Domestik Bruto (PDB).
PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan dari angka PDB antarkurun waktu tertentu. PDB atas dasar harga berlaku yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menurut harga yang berlaku pada tahun observasi untuk melihat struktur ekonomi sektoral.
Dalam menerjemahkan angka pertumbuhan ekonomi perlu kehati-hatian dan kecermatan. Kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu kurun waktu tertentu belum tentu langsung terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Itu akan tergantung bagaimana struktur dari PDB itu sendiri atau struktur dari pertumbuhan yang terjadi.
Ambil contoh, walaupun sektor pertanian tumbuh, pada triwulan I 2009 (q to q: triwulan I 2009 dibandingkan triwulan IV 2008) sebesar 19,3 persen yang diperoleh dari siklus panen raya tahunan di awal tahun 2009, tetapi kalau pertumbuhan itu hanya diperoleh dari petani yang memiliki lahan luas, besar kemungkinan angka kemiskinan petani lapisan bawah tidak akan banyak mengalami perubahan. Dalam konteks ini yang perlu dipertanyakan adalah pada dan atau dari lapisan masyarakat yang mana pertumbuhan itu terjadi. Begitu juga pertumbuhan yang digambarkan oleh sektor industri. Jika pertumbuhan itu hanya berasal dari kelompok usaha tertentu yang sangat padat modal, belum tentu akan membawa kemajuan bagi kelompok industri yang lain, apalagi dengan industri kecil dan mikro.
Itu sebabnya mengapa ekonomi terkadang menunjukkan pertumbuhannya, tetapi angka kemiskinan relatif tetap dan angka pengangguran bahkan meningkat. Apa yang dikemukakan ini hanya sekadar contoh kecil betapa dibutuhkannya kehati-hatian kita dalam menerjemahkan suatu angka statistik.
2. Memaknai Angka Inflasi dan Nilai Tukar Petani
Penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia menggunakan Modified Laspeyres (sesuai manual ILO). Penggunaan IHK ini juga sesuai dengan klasifikasi internasional “Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICAP)”.
Ada beberapa hal yang perlu terlebih dahulu diketahui terkait perhitungan IHK/inflasi. Pertama, adalah Inflasi Umum yaitu inflasi seluruh barang dan jasa. Dengan menggunakan tahun dasar 2007, yang implementasinya dimulai di bulan Juni 2008, pengumpulan datanya dilakukan di 66 kota, 774 komoditi terdiri dari 694 komoditi inti, 19 komoditi administered, dan 61 komoditi yang harganya relatif bergejolak. Pengamatan/survei dilakukan di 53 pasar tradisional dan di 98 pasar modern. (Catatan: Inflasi Administered Inflation: inflasi barang dan jasa yang perkembangan harganya secara umum dapat diatur pemerintah meliputi 19 komoditi (bensin, tarif listrik, rokok, dsb). Volatile Goods Inflation: inflasi dari komoditi yang perkembangan harganya sangat bergejolak meliputi 55 komoditi (beras, minyak goreng, cabe, daging ayam ras, dsb).
Catatan khusus yang perlu diberikan bahwa angka inflasi nasional yang selalu diumumkan pada setiap awal bulan adalah angka yang mewakili perkembangan harga di 153 pasar tradisional, 98 pasar modern yang tersebar di 66 kota. Yang menjadi persoalan, terkadang karena terjadi kenaikan harga beberapa komoditas dan itu terjadi di sekitar wilayah kita, kita langsung terjebak pada generalisasi bahwa angka inflasi semestinya tinggi, atau kondisi yang sebaliknya.
Apakah inflasi akan langsung berpengaruh kuat pada segmen penduduk lapisan bawah, itu juga akan tergantung kepada jenis komoditas apa saja yang menjadi penyebab dari inflasi tersebut. Jika komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi didominasi oleh komoditas yang dikonsumsi oleh lapisan terbesar masyarakat kelas bawah, maka inflasi tidak akan banyak pengaruh pada masyarakat di lapisan atas. Dalam menginterpretasikan pengaruh dari angka inflasi kita perlu mengkaji komoditas apa saja dan dari wilayah mana yang banyak memberi kontribusi terhadap terjadinya inflasi tersebut.

Terkait Nilai Tukar Petani (NTP), ide dasar yang terkandung di balik angka ini adalah untuk menggambarkan seberapa besar perbandingan antara harga yang dapat dinikmati petani karena terkait dengan produk mereka dengan harga dari barang-barang yang mereka beli (bukan produk mereka). Ringkasnya NTP adalah perbandingan antara rata-rata harga yang diterima oleh petani dengan rata-rata harga yang dibeli oleh petani dikalikan dengan 100.

Dengan formula tersebut berarti jika nilai NTP semakin tinggi, secara umum memberi makna bahwa petani lebih teruntungkan. Beberapa komoditas yang dihitung terkait harga yang diterima petani tanaman pangan yaitu padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman perkebunan rakyat. Harga yang dibayar petani terdiri dari antara lain barang-barang untuk konsumsi rumah tangga (makanan, perumahan, pakaian, serta aneka barang dan jasa), biaya produksi, dan penambahan barang modal (bibit, pupuk, sewa tenaga, upah, dan lainnya).

Pertanyaannya, apakah dengan nilai NTP semakin tinggi, langsung dapat diterjemahkan oleh rekan-rekan pers bahwa kesejahteraan petani meningkat? Ini juga membutuhkan kehati-hatian. Bisa ya, tetapi perlu kehati-hatian.

Jika angka NTP meningkat karena peningkatan harga komoditas yang diterima petani, padahal komoditas itu hanya diproduksi oleh petani tertentu, belum tentu lapisan terbesar petani akan dapat menikmati kenaikan dari indikator NTP tersebut. Perlu diingat bahwa 13 juta rumah tangga tani di Indonesia adalah petani gurem. Dan sebagai catatan bahwa dalam beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa ternyata semakin sejahtera petani yang berlahan luas, semakin terbuka kesempatan mereka untuk melakukan ekspansi lahan yang mengorbankan lahan sempit petani miskin.
3. Memaknai Dinamika Angka Pengangguran
Framework sebagai acuan berpikir untuk menghitung angka ketenagakerjaan di Indonesia adalah Labour Force Framework. Batas bawah umur (Economically Active Population): 15 tahun, walau dalam pendataan 10 tahun. (Brazil: 10 tahun, Swedia: 16 tahun, Mesir: 6 tahun, Canada: 14 dan 15 tahun). Dalam terminologi pengangguran, dikenal beberapa indikator seperti pengangguran terbuka, yaitu penduduk umur 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam angkatan kerja dan aktif mencari kerja. Setengah pengangguran yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak termasuk yang sementara tidak bekerja. Setengah penganguran terpaksa yaitu yang bekerja kurang dari 35 jam dan masih mencari kerja. Setengah pengangur sukarela yaitu yang bekerja kurang dari 35 jam dan tidak lagi tidak mencari kerja.
Ada beberapa konsep definisi ketenagakerjaan yang patut dikuasai oleh semua pihak antara lain konsep bekerja (seseorang disebut bekerja jika selama seminggu melakukan aktifitas ekonomi dan dilakukan minimal selama satu jam), konsep pengangguran yaitu mereka yang tidak bekerja, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Ibu rumah tangga yang hanya mengurus kegiatan rutin dalam rumah tangganya tidak termasuk ke dalam kategori sebagai pengangguran. Mereka yang bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan digolongkan sebagai angkatan kerja.
Terkait dengan angka pengangguran terbuka, rekan-rekan pengamat dan juga rekan-rekan dari media cenderung memiliki anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi senantiasa berkorelasi negatif (berlawanan) dengan angka pengangguran. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi, maka pasti angka pengangguran akan menurun. Sekali lagi dalam menghubungkan keduanya membutuhkan kehati-hatian terutama terkait dengan pemahaman tentang konsep yang ada di balik suatu angka.
Kita perhatikan angka berikut: tingkat pengangguran terbuka Februari 2009 sebesar 8,14 persen, menurun dibandingkan angka pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2008 yang sebesar 8,39 persen. Banyak kemungkinan, tidak hanya satu kemungkinan, yang menjadi determinan dari penurunan angka ini. Selain karena kebijakan pembangunan yang memungkinkan terjadinya kenaikan daya serap tenaga kerja, beberapa determinan yang lebih spesifik dapat berkontribusi seperti penjelasan berikut:
Pertama, adanya ekspansi sektor ekonomi produktif yang memungkinkan lapisan terdidik dapat berpartisipasi dalam dunia kerja yang terbuka tersebut. Pada lapisan masyarakat terdidik ini, penambahan atau penurunan persentase pertumbuhan ekonomi akan, secara umum, sangat berpengaruh terhadap naik turunnya angka penganguran. Di sini akan berlaku hukum elastisitas tenaga kerja di mana satu persen pertumbuhan ekonomi akan menurunkan sekian persen angka pengangguran.
Domain ini sebagai karakteristik dari kelompok pencari kerja terdidik, yang tinggal di lingkungan elite atau menengah kampung-kampung urban. Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor yang membuka kesempatan kerja baru akan ditangkap oleh kelompok ini untuk bekerja di sektor formal. Dinamika perekonomian sangat berpengaruh terhadap dinamika pasar kerja kelompok tersebut.
Hal ini pun tidak begitu saja dapat diasumsikan secara linier. Jika pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesempatan kerja yang kurang diminati dan masih memiliki daya topang ekonomi keluarga yang relatif baik, maka mereka tetap akan berada di kelompok yang menunggu, dan akan tergolong sebagai pengangguran.
Kedua, dinamika kelompok masyarakat kurang terdidik, tinggal di daerah kumuh atau di kantong-kantong kemiskinan perdesaan yang berbudaya tradisional monodoksi (dalam istilah Piere Bourdieu, tokoh post modernism, disebut sebagai kelompok doxa). Kelompok ini tidak akan terpengaruh langsung oleh dinamika pertumbuhan ekonomi makro. Pada saat ekonomi tumbuh atau melamban, pengangguran bisa saja tinggi atau sebaliknya.
Secara tradisional mereka tetap bekerja untuk menyambung hidup, terlepas dari keadaan ekonomi makro membaik atau memburuk. Mereka akan bekerja apa saja, dengan pola-pola kerja tradisional, mulai dari jenis pekerjaan serabutan, buruh tani, pedagang asongan, menjual jasa sebagai tukang semir sepatu, kuli angkut atau bahkan bekerja sebagai pemulung. Mereka ini justru merupakan lapisan terbesar dari total angkatan kerja Indonesia.
Ketiga, keterkaitan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh proses transformasi budaya pada lapisan menengah di Indonesia. Perubahan pola hubungan emosional dalam rumah tangga (antara suami dan istri) ke arah yang lebih terbuka, terjadinya penurunan fertilitas yang memungkinkan seorang ibu memiliki waktu yang lebih luang, dan semakin renggangnya norma yang restriktif terhadap wanita untuk bekerja, maka melambannya pertumbuhan ekonomi, yang diikuti tekanan perekonomian dalam keluarga justru mendorong kaum perempuan “rumahan” untuk bekerja di luar rumah terutama pada sektor-sektor informal perkotaan. Menurunnya pertumbuhan ekonomi bukan tidak mungkin akan diikuti dengan penurunan sesaat angka pengangguran.
Intinya, dalam menginterpretasikan naik atau turunnya angka pengangguran membutuhkan kehati-hatian yang sangat tinggi.
4. Memahami Angka Kemiskinan
Amartya Sen (1983) memperkenalkan konsep kemiskinan sebagai kapabilitas personal (person,s capabilities) yaitu seseorang yang seharusnya memiliki sumber daya yang memadai untuk mencapai/menjalankan seperangkat fungsinya sebagai manusia dalam hidup dan kehidupannya. Sementara itu, Artkinson dan Bourguinon (1999) bahkan mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakcukupan kekuatan untuk mengakses sumber daya ekonomi.
Di Indonesia, konsep yang digunakan dalam menghitung angka kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Negara-negara yang menggunakan konsep ini, antara lain: Pakistan, Vietnam, dan Bangladesh.

Konsep dan Pengukuran Kemiskinan

Terkait metodologi perhitungan kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), telah banyak dikemukakan di berbagai kesempatan bahwa dalam hal pengukuran angka kemiskinan, metodologi yang diaplikasikan oleh BPS adalah melalui pendekatan konsumsi.
Mereka yang dikategorikan sebagai penduduk miskin adalah mereka yang nilai konsumsinya kurang dari nilai 2100 kkal/per orang/per hari (dasar dari hasil widya karya nasional gizi) plus kebutuhan primer nonmakanan. Batas garis kemiskinan yang dihasilkan selalu disesuaikan dengan perkembangan harga-harga, terutama yang terkait dengan komoditas makanan. Untuk tahun 2009, nilai dari garis kemiskinan itu Rp 200.262 per kapita per bulan (untuk nasional).
Salah satu dalil dari ukuran konsumsi bahwa seluruh komoditas, tanpa membedakan komoditi yang diperoleh dari pembelian, pemberian, dan dari usaha sendiri, sepanjang itu dikonsumsi oleh rumah tangga, akan dinilai dengan uang. Kekuatan dari pendekatan ini terletak pada kecermatannya. Di sisi yang lain terdapat pula keterbatasan terutama kesulitan masyarakat awam untuk memahami konsep konsumsi dari pemberian dan dari usaha sendiri. Besaran pengeluaran seseorang sering diidentikkan dengan besarnya nilai konsumsi yang dibeli.

Pilihan pada ukuran pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi didasari oleh kenyataan bahwa akan berbahaya jika menggunakan ukuran pendapatan. Hal ini terkait dengan kompleksitas jenis dan status pekerjaan sebagai sumber penghasilan dan juga tingkat kejujuran responden. Sangat sulit untuk menggali informasi yang benar berapa pendapatan suatu rumah tangga itu sesungguhnya.

Tiga huruf PPP harus terus melekat dalam pemahaman kita ketika kita akan menggunakan alternatif batas garis kemiskinan yang dilakukan oleh Bank Dunia. Batas garis kemiskinan dalam dolar yang digunakan oleh Bank Dunia bukan dalam pengertian kurs atau exchange rates di masing-masing negara tetapi Purchasing Power Parity (PPP). Artinya, dengan US$ 1 dibelanjakan di Amerika, maka dihitung nilai setaranya dalam rupiah jika barang dan jasa itu diperoleh di Indonesia. Kita lihat konversi berikut yaitu US$ 1 PPP = Rp 3.240,50 dan US$ 2 PPP = Rp 6.481,00/orang/hari. Sangat menyesatkan jika kita katakan bahwa angka US$ Bank Dunia itu setara exchange rates 20 ribu rupiah. Sementara itu kalau dikonversi ke nilai PPP maka ukuran kemiskinan BPS/batas garis kemiskinan BPS ekuivalen US$ 1,55 PPP (ini termasuk angka yang cukup tinggi).
Siapa Penduduk Miskin Indonesia?
Dengan ukuran kemiskinan yang diadopsi secara resmi di Indonesia, seperti halnya juga di India dan China, maka ketika kita berbicara tentang penduduk miskin akan merefleksikan sekumpulan orang yang secara ekonomi tidak berdaya yang sekaligus refleksi dari keterbelakangan (kurang terintegrasi dengan masyarakat di atasnya yang menyebabkan akses mereka terhadap berbagai kesempatan sangat terbatas), mereka berkedudukan rendah (dalam struktur sosial masyarakat, pendidikan rendah, pendapatan rendah, dan keahlian rendah). Mereka dalam posisi yang sangat kekurangan, dan senantiasa kehilangan arah. Ini mirip dengan apa yang disebut oleh Gandhi sebagai the last, the least, the lowest, and the lost. Dalam istilah di daratan China tempo dulu, orang miskin itu ibarat mereka yang berendam di tengah laut dengan air sampai ke dagu. Artinya, sedikit saja ombak menerpa, maka mereka bisa tenggelam.
Apa Saja yang Menjadi Determinan Penurunan Kemiskinan?
BPS telah mengumumkan bahwa antara kurun waktu Maret 2008 ke Maret 2009 telah terjadi penurunan angka kemiskinan yaitu dari 15,42 persen (atau 34,96 juta jiwa) menjadi 14,15 persen (atau sebesar 32 juta jiwa). Pertanyaan yang menarik mengapa angka kemiskinan menurun? Bagimana menerjemahkan angka ini? Ulasan ringkas berikut barangkali dapat membantu kita.
Ada beberapa determinan yang perlu diperhitungkan ketika membaca angka kemiskinan di kurun waktu tersebut yaitu antara lain, pertama, melalui beberapa program pemberdayaan masyarakat: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan proyek padat karya, serta berlanjutnya booming di sektor konstruksi lebih memungkinkan peningkatan aksesibilitas dari kelompok masyarakat bawah. Kedua, berkembangnya sektor konstruksi perkotaan tentu saja berkontribusi cukup besar. Migrasi ulang-alik yang keluar dari tekanan sektor pertanian ke sektor nonpertanian, menjadi buruh bangunan di kota-kota besar semakin tinggi. Kecenderungan ini typical yang terjadi di banyak negara berkembang dimana ketika sektor-sektor urban yang banyak membutuhkan tenaga kerja kasar berkembang maka arus tenaga kerja off farm dari perdesaan akan mengalir ke kota. Pendapatan migran yang ke kota akan meningkat dan pendapatan mereka yang tetap tinggal di desa juga akan lebih aman karena berkurangnya tekanan pada suplai tenaga kerja pertanian.
Ketiga, pengaruh Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan kebijakan di bidang kesehatan telah berkontribusi dalam penurunan kemiskinan. Dengan adanya dana BLT dan BOS serta kesehatan yang gratis untuk masyarakat miskin, akan memungkinkan pola pengeluaran masyarakat miskin lebih berkualitas sebagai kompensasi dari dana segar atau kemudahan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mereka terima. Peningkatan kualitas konsumsi ini sekaligus akan meningkatkan nilai rupiah dari total pengeluaran rumah tangga.
Keempat, adanya peningkatan upah riil buruh tani di perdesaan selama Januari ke April 2009 yang meningkat sekitar 13,2 persen. Pola yang hampir sama untuk upah buruh bangunan. Peningkatan pendapatan buruh tani akan berpengaruh kuat pada penurunan jumlah penduduk miskin. Seperti kita ketahui bahwa jumlah penduduk miskin di perdesaan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan di perkotaan. Mereka umumnya buruh tani atau petani gurem.
Kelima, inflasi di kurun waktu tersebut relatif stabil yang memungkinkan penduduk miskin memiliki kemampuan daya beli yang sedikit meningkat. Ini artinya, bahwa mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan dapat terangkat ke luar dari batas garis kemiskinan.
Keenam, dalam masa yang cukup lama telah berlangsung kampanye pemilu legislatif yang membuka peluang adanya transfer of wealth dari para calon legislatif (caleg) dan pendukungnya ke rumah tangga miskin sebagai bagian dari upaya kampanye mereka. Ini akan berpengaruh terhadap peningkatan pola konsumsi masyarakat. Masih banyak kemungkinan lainnya yang dapat menjadi determinan dari penurunan angka kemiskinan tersebut.
II. Beberapa Sumber Data BPS yang Kaya dengan Informasi Strategis
Di BPS terdapat puluhan jenis survei yang dilakukan setiap tahun, baik yang mengumpulkan data terkait keadaan perekonomian, sosial, dan pembangunan. Begitu juga dengan sensus, ada tiga jenis sensus yang dilakukan oleh BPS: Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi.
Hakekat pembangunan adalah bagaimana rakyat menjadi sejahtera. Kesejahteraan merupakan the end goals dari pembangunan di mana pun. Salus populi suprema lex (kesejahteraan adalah hukum tertinggi). Banyak variabel yang sangat potensial digunakan untuk memonitor perkembangan kesejahteraan rakyat di Indonesia dan itu semua terangkum dalam kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap tahun.
Indikator ketenagakerjaan bukan hanya pengangguran atau setengah pengangguran tetapi banyak indikator lainnya yang dapat digunakan dan variabel-variabel itu banyak disediakan melalui hasil pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang juga dilakukan setiap tahun.
Satu lagi sumber data di BPS yang sampai saat ini masih jarang dimanfaatkan oleh para sahabat-sahabat wartawan yaitu data kewilayahan dari hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Data Podes ini menyediakan informasi terkait ketersediaan infrastruktur, kondisi lingkungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, fasilitas ekonomi, tingkat kerawanan sosial, dan banyak informasi lainnya yang menggambarkan keadaan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Jika kita tertarik untuk mengungkapnya, kita yakin informasi dari Podes banyak yang dapat memberi pencerahan kepada masyarakat luas. Ini hanya beberapa contoh dari sumber data potensial yang dapat memperkaya para jurnalis untuk menelusuri mozaik kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan masyarakat Indonesia disamping sumber data lainnya.
Satu catatan khusus bahwa di tahun 2010 nanti Indonesia akan melaksanakan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang datanya akan sangat kaya dan dapat menggambarkan keadaan kependudukan, sosial dan, dalam beberapa hal, ekonomi rumah tangga sampai wilayah terkecil sekalipun. Data itu tidak hanya dinanti oleh banyak pihak di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia yang antusias untuk melihat Indonesia dari hasil sensusnya.
III. Penutup
Paparan ini hanya pengantar yang menggambarkan betapa suatu angka statistik apakah itu angka pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, inflasi dan atau angka-angka statistik lainnya bukanlah sekadar angka dengan informasi satu dimensi melainkan suatu angka yang di baliknya sesungguhnya banyak terkandung makna yang kompleks dan menarik. Apa yang dikemukakan sekadar contoh dari beberapa topik yang di bahas dalam workshop ini.
Untuk memahami data kita terlebih dahulu harus memahami konsep definisinya, metodologi pengumpulan datanya, dan substansi keilmuan yang ada di balik angka-angka tersebut. Sangat merugi andai kita terjebak dan masih terbelenggu dengan sikap-sikap yang cenderung begitu sederhana dan prematur dalam menerjemahkan angka statistik. Apalagi kalau kita menerjemahkan suatu angka melalui persepsi subjektif dari kacamata yang terbatas.
Enrico Giovannini, Direktur Statistik OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development yang berkedudukan di Paris) mengingatkan kita “Sometimes, the fault does not lie with the indicators but in their inappropriate use-because the message provided by them may be misinterpreted by the audience to which they are addressed... “ Tampaknya itulah esensi penting dari diadakannya training atau workshop wartawan ini.
Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Senin, 15 November 2010

Pengumuman Tahap I CPNS BPS Provinsi Banten

BPS RI baru-baru ini mengumumkan daftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi atau lulus tahap I dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil di jajaran BPS, baik BPS RI maupun BPS Provinsi, termasuk BPS Provinsi Banten. Pengumuman tersebut tertuang dalam Surat Keputusan No NOMOR 176/KPG/36 TAHUN 2010 TENTANG :

PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI DALAM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2010

Peserta yang berhak untuk mengikuti test seleksi selanjutnya terdiri dari S1 Analisis Hukum (22 orang), S1 Analisis Kepegawaian (11 orang), S1 KSK (190 orang), D3 Arsiparis (3 orang), D3 KSK (21 orang) , D3 Statistisi (35 orang)

Jadwal pengambilan KTPU dilaksanakan pada tanggal 15-16 November 2010 di Kantor BPS Provinsi Banten

Untuk lengkapnya bisa download pengumuman secara lengkap di URL :

http://banten.bps.go.id/download/SK_CPNS_BPS_2010_Banten.pdf




Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Senin, 01 November 2010

Workshop Video Conference














Baru-baru ini BPS RI mengadakan Workshop Video Conference bagi penanggungjawab operator video conference di BPS Provinsi Banten. BPS menunjuk Kepala Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik seluruh BPS Provinsi se- Indonesia, ditambah operator dari STIS dan Pusdiklatuntuk mengikuti workshop tersebut yang berangsung di Hotel Ibis, Mangga Dua Jakarta. Workshop yang diprakarsai oleh Ad Ins dimulai tanggal 26 - 31 Oktober 2010. Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Bapak Sihar L Tobing membuka acara tersebut.

Selain acara workshop VICON juga disisipkan evaluasi kegiatan pemetaan dan pemutakhiran master file desa (MFD) online, yang diupdate setiap saat. Begitu juga pengetahuan mengenai jaringan internet dengan nara sumber Lintas Arta dan optimalisasi printer jenis plotter dari HP. Selain teori yang disajikan juga dilakukan praktek di dua tempat untuk uji coba VICON yaitu satu di STIS dan satu lagi di BPS RI. Dengan bandwith sebesar 2 Mbyte maka gambar dan suara yang disajikan sangat jelas dan tidak ada delay antara gambar dan suara atau pun keduanya. Hanya saja ketika dicoba dengan BPS Provinsi Gorontalo ada sedikit hambatan, suara dan gambar kurang jelas.

Hadir dalam ujicoba VICON diantaranya Kepala BPS RI, dan Deputi Bidang MIS, langsung mencoba sendiri VICON dengan jenis dan peralatan sama persis dengan jenis peralatan yang ada di BPS Provinsi. Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Minggu, 24 Oktober 2010

Tampilan Layar di Windows XP terbalik

Hari ini saya dibuat bingung lantaran tampilan layar di komputer pengolahan Sensus Penduduk 2010 tiba-tiba terbalik 90 derajat. Si operator katanya salah pencet, trus tiba-tiba layar terbalik. Saya pun coba-coba memperbaiki tampilan layar tersebut, dengan kepala miring tentunya. Wah.. bener2 kami dikerjaain sama mitra pengolahan nih. saya coba, klik di bawah desktop, properti ... kok ngga ada ada menu yang bisa membalikan secara normal. Kami coba lagi klik kanan desktop, properti, display juga tidak ada tanda-tanda bisa membalikan secara normal.

Saya ingat dulu saat pelatihan pengolahan SP2010 di Bandung, salah satu teman pura-pura kebingungan lantaran tampilan layar di laptop dia terbalik 180 derajat. Saya amatin terus teman saya itu, padahal dia jago komputer kok merasa kebingungan dengan tampilan layar yang terbalik pada laptopnya dia sendiri. Beberapa temen-temen lainnya sempat mentertawakan gerak gerik dia seolah-olah laptopnya rusak dan mungkin vga nya kendor atau virus bisa jadi. Tapi begiku saya liat dia berhasil membalikan layarnya secara normal dan kemudian dia membalikan lagi 90 derajat maka saya tahu kalo dia pura-pura tidak bisa.















Tri salah satu admin pengolahan, yang waktu itu datang pada hari minggu ikut memperbaikinya, ngga bisa juga, lalu mencoba men-SEARCH di google. Dan ternyata cukup mudah untuk memperbaikinya yaitu cukup tekan CTRL + ALT + tanda panah ke atas
dan ternyata setelah dicoba bisa balik lagi tampilan layar seperti semula



















Untuk membalikan tampilan layar di desktop Windows XP ternyata mudah. Caranya klik kanan pada desktop layar komputer lalu pilih GRAPH OPTION, lalu klik graph property lalu pilih ROTATION tinggal pilih berapa derajat yang diinginkan. Ada beberapa komputer yang langung klik kanan GRAPHIC OPTION, langsung ROTATION, tergantung windows XP yang diinstal, ada perbedaan antara windows XP SP2 dan SP3. Saya coba di windows XP SP1 ternyata pilihan tersebut tidak tersedia (lihat gambar)

Silakan mencoba, tapi saya minta tolong jangan untuk menjailin teman-teman, hanay sekedar bisa saja, dan bisa memperbaiki bila menemukan masalah yang seperti itu. Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Jumat, 22 Oktober 2010

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di BPS


Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Anggaran 2010, BPS membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BPS dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN UMUM:

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil dan Calon/Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Calon/Anggota Kepolisian Negara.
7. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
8. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian setempat.
9. Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikannnya (jenjang dan jurusan) yang sesuai dengan lowongan formasi jabatan.
10. Sehat jasmani dan rohani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan dengan Surat Keterangan oleh Dokter Rumah Sakit Pemerintah.

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pada tanggal 1 Desember 2010, berusia minimal 19 tahun dan maksimal:
• 25 tahun untuk lulusan SMA
• 30 tahun untuk lulusan D-III, dan
• 35 tahun untuk lulusan S1

2. Waktu melamar telah memiliki ijazah Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A atau B. Apabila dalam ijazah tersebut tidak disebutkan akreditasi maka perlu dilampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi bersangkutan yang menyebutkan akreditasinya.

3. Untuk lulusan D-III dan S-1, batas minimal IPK: 2,50 dari skala 4,00 dan untuk lulusan SMA/SMU Jurusan IPA batas minimal nilai rata-rata ijazah/STTB adalah 6,50 serta memiliki sertifikat kursus komputer.

4. Bersedia ditempatkan di wilayah provinsi tempat mendaftar.
5. Sanggup mengganti biaya pelaksanaan penerimaan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah, apabila:
a. dinyatakan lulus ujian tahap akhir dan telah mendaftar ulang tetapi mengundurkan diri dengan alasan apapun, atau
b. mengundurkan diri setelah bekerja di BPS, dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun.

III. KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN LOKASI MENDAFTAR:
1. BPS Pusat :
(dapat dilihat pada lampiran 1)
2. BPS Provinsi:
(dapat dilihat pada lampiran 2)

IV. WAKTU, TEMPAT DAN CARA MELAMAR

1. Jadual Pelaksanaan Penerimaan CPNS Jalur Umum BPS Tahun 2010 dan Waktu Penyampaian Lamaran

a. Jadual Pelaksanaan Penerimaan CPNS Jalur Umum BPS Tahun 2010
(dapat dilihat pada lampiran 3)
b. Waktu Penyampaian Lamaran:
Tanggal 25 Oktober s.d. 5 November 2010 (Cap Pos)

2. Alamat Pengiriman Lamaran
a. Untuk pelamar di BPS Pusat, berkas lamaran disampaikan melalui Pos ditujukan kepada Panitia Penerimaan CPNS BPS 2010. Pada sudut kiri atas amplop ditulis:

Berkas Pendaftaran CPNS BPS Tahun Anggaran 2010
Nama dan kode jabatan

Dengan alamat lengkap sebagai berikut :
Kepada Yth. Panitia Penerimaan CPNS BPS 2010 u.p. Kepala Biro Kepegawaian Badan Pusat Statistik Kotak Pos 1003 Jakarta 10710

b. Untuk pelamar di BPS Provinsi, berkas lamaran dapat disampaikan melalui pos ke alamat BPS Provinsi masing-masing di Seluruh Indonesia, kecuali BPS Provinsi DKI Jakarta (alamat terlampir pada lampiran 4). Tempat ujian sesuai dengan alamat pengiriman berkas lamaran.

Bagi Pelamar yang menyampaikan lamaran ke BPS Provinsi ditujukan :
Kepada Yth. Panitia Penerimaan CPNS BPS 2010 u.p. Kepala BPS Provinsi ............................... Jln ............................... di ...........................................

Pada sudut kiri atas amplop ditulis:
Berkas Pendaftaran CPNS BPS Tahun Anggaran 2010 Nama dan kode jabatan
dan untuk pelamar jabatan KSK dan Statistisi agar mencantumkan pula kode pilihan penempatan

contoh
Berkas Pendaftaran CPNS BPS Tahun Anggaran 2010
Jabatan : KSK (16)
Kode Pilihan : 01

3. Cara Melamar:

a. Setiap pelamar harus menyebutkan dalam surat lamarannya formasi jabatan yang dilamar, misalnya : “Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)”, “Sekretaris”, “Auditor” dll beserta kode jabatan pada lampiran 1 dan 2 kolom (6).

b. Untuk jabatan KSK dan Statistisi, diminta mencatumkan kode pilihan lokasi penempatan kerja sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan 2 kolom (7).

c. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar dengan dibubuhi meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada:

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik
Dengan dilampiri:
• Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
• Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
Fotocopy Ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;
• Pasfoto terbaru berwarna dengan latar belakang biru ukuran 3 X 4 sebanyak 4
lembar;
• Kartu Tanda Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja (Kartu Kuning);
• Formullir Pendaftaran yang telah diisi sebagaimana terlampir pada lampiran 5
• Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagaimana
contoh pada lampiran 6

V. TAHAP PENYARINGAN

1. Saringan Tahap I
Saringan Tahap I berupa seleksi administrasi. Pengumuman hasil seleksi administrasi serta waktu dan tempat pengambilan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) akan diumumkan pada tanggal 12 November 2010 :

�� Bagi pelamar di BPS Pusat dapat dilihat melalui Website BPS;
�� Bagi pelamar di BPS Provinsi dapat dilihat di BPS tempat melamar.

2. Saringan Tahap II
Saringan Tahap II berupa ujian tulis akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 21 November 2010 di BPS Pusat/(masing-masing tempat melamar) dan/atau tempat lainnya yang disediakan panitia, dengan jadwal sebagai berikut:

No. Materi Waktu Setempat
1. Tes Kompetensi Dasar (Pengetahuan Umum, Bakat Skolastik dan Skala Kematangan) jam 08.00 –10.00
2. Test Kompetensi Bidang jam 10.00 – 11.30

Peserta harus membawa perlengkapan ujian sebagai berikut:
�� Pensil 2B (asli)
�� Penghapus karet
�� Peruncing pensil (rautan)
�� Papan Alas Menulis
�� Ballpoint tinta hitam.

Hasil seleksi tahap II akan diumumkan pada tanggal 30 November 2010

3. Saringan Tahap III
Wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 10 Desember 2010

4. Pengumuman
Hasil seleksi CPNS akan diiumumkan pada tanggal 21 Desember 2010 melalui website BPS ( www.bps.go.id.)

VI. LAIN-LAIN
1. Panitia penerimaan berhak menyatakan seseorang calon tidak diterima/
dibatalkan/digugurkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil walaupun telah lulus ujian, apabila di kemudian hari diketahui bahwa, terdapat persyaratan pada klausul di atas yang ternyata tidak benar/tidak sah.
2. Diingatkan bagi yang tidak memenuhi persyaratan untuk tidak melamar.
3. Bagi yang telah mengirim lamaran sebelum pengumuman ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku (agar mengirimkan lamaran ulang).
4. Proses seleksi ini tidak dipungut biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh peserta ujian dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti ujian saringan menjadi tanggungan pelamar.
5. Berkas pelamar yang masuk ke panitia menjadi arsip Badan Pusat Statistik dan tidak
dapat diminta kembali oleh pelamar.
6. Selain surat lamaran, dalam hubungan dengan penerimaan CPNS, pihak peserta tidak diperkenankan melakukan surat menyurat.
7. Keputusan panitia penerimaan CPSN BPS Tahun Anggaran 2010 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggugugat
8. Apabila dalam penyelenggaraan seleksi ditemukan pelanggaran, agar segera dilaporkan, disertai dengan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun administratif kepada Badan Pusat Statistik melalui telepon (021)
3810291-4, 3842508, 3841195 Ext. 2310-2 (Fax) (021) 3863817, atau melalui telepon BPS di seluruh Indonesia.
9. Formasi KSK diprioritaskan untuk pelamar laki-laki.
10. Panitia tidak memungut biaya apa pun selama proses penerimaan pegawai ini berlangsung. Bagi yang pelamar yang lulus namun terbukti memberikan sesuatu kepada Panitia CPNS BPS Tahun 2010, dalam rangka mempermudah kelulusan, akan diberikan sanksi berupa pembatalan kelulusan tersebut.

Lampiran dapat didownload di URL dibawah :

http://www.bps.go.id/download_file/cpns2010/00%20Pusat.pdf
http://www.bps.go.id/download_file/cpns2010/36%20Banten.pdf
http://www.bps.go.id/download_file/cpns2010/Jadwal.pdf
http://www.bps.go.id/download_file/cpns2010/Alamat.pdf
http://www.bps.go.id/download_file/cpns2010/Formdaftar.pdf
http://www.bps.go.id/download_file/cpns2010/Super.pdf Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait



Senin, 18 Oktober 2010

Lunching Angka Penduduk Banten Tahun 2010


















Saya baru ingat kalau pada tanggal 16 Agustus 2010 saat pidato Gubernur Banten menyambut HUT RI yang ke 65, BPS Provinsi Banten juga mempublikasikan angka sementara penduduk Provinsi Banten yang saat ini berjumlah 10,64 juta dimana jumlah laki-laki sebesar 658 701 orang dan perempuan sebesar 644 868 orang

Angka tersebut resmi dipublikasikan serentak di seluruh Indonesia, dan serentak di kabupaten /kota di Banten khususnya. Berikut sekelimit gambaran penduduk Banten pada tahun 2010 hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010 pada bulan Mei 2010 lalu

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Banten sementara adalah 10.644.030 orang, yang terdiri atas 5.440.783 laki-laki dan 5.203.247 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Banten masih bertumpu di daerah perkotaan yang berdekatan dengan DKI Jakarta (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) yakni sebesar 55,81 persen, kemudian diikuti wilayah bagian utara (Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon), sebesar 22,12 sedangkan wilayah bagian selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) sebesar 22,07 persen.

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Serang adalah 3 kabupaten/kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 2.838.621 orang, 1.797.715 orang dan 1.403.228 orang. Sedang wilayah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sedikit yaitu Kota Cilegon dan Kota Serang, masing-masing sebesar 374.464 orang dan 576.961 orang.
Dengan luas wilayah Banten sekitar 9.018,64 kilo meter persegi yang didiami oleh 10.644.030 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Banten adalah sebanyak 1.180 orang per kilo meter persegi. Wilayah yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Tangerang yakni sebanyak 9.613 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Lebak yakni sebanyak 395 orang per kilo meter persegi.
Booklet publikasi Sensus Penduduk Tahun 2010 dapat didownload di link sebagai berikut :
http://www.bps.go.id/hasilSP2010/banten/3600.pdf
http://banten.bps.go.id/download/3601_booklet_sp2010.pdf
http://banten.bps.go.id/download/3602_booklet_sp2010.pdf
http://banten.bps.go.id/download/3603_booklet_sp2010.pdf
http://banten.bps.go.id/download/3604_booklet_sp2010.pdf
http://banten.bps.go.id/download/3671_booklet_sp2010.pdf
http://banten.bps.go.id/download/3672_booklet_sp2010.pdf
http://banten.bps.go.id/download/3673_booklet_sp2010.pdf
http://banten.bps.go.id/download/3674_booklet_sp2010.pdf
Semoga bermanfaat.


Baca Selengkapnya...

Artikel Terkait