Dikutip dari Nota Keuangan RAPBN 2013, dari porsi belanja negara tersebut, program subsidi masih menjadi pengguna terbesar dengan jatah Rp316,1 triliun. Diikuti oleh belanja pegawai Rp241,1 triliun, belanja modal Rp193,8 triliun dan belanja barang Rp159,2 triliun.
Dari total anggaran tersebut, anggaran untuk belanja kementerian negara/lembaga (K/L) mencapai Rp547,4 triliun atau 48,1 persen dari belanja pemerintah pusat. Dana tersebut akan dihabiskan oleh 86 KL.
Sementara anggaran belanja diluar K/L mencapai Rp591,6 triliun atau 51,9 persen dari belanja pemerintah pusat.
Berikut adalah 5 dari 86 kementerian/lembaga yang memperoleh alokasi belanja terbesar pada tahun 2013
1. Kementerian Agama: Rp41,73 triliun
APBN 2012: Rp39,37 triliun
Perubahan: naik 6 persen
Kendati muncul kasus korupsi pengadaan Al Quran, pemerintah memberikan porsi anggaran cukup besar bagi Kementerian Agama dengan kenaikan 6 persen. Dana tersebut dialokasikan untuk mengusung visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.
Dari anggaran itu, Kementerian Agama menetapkan indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain tercapainya rehabilitasi asrama haji/pusat informasi dan hubungan masyarakat (PIH) embarkasi dan petugas pusat informasi dan hubungan masyarakat (PPIH) Arab Saudi sebanyak 15 lokasi dan 1.534 orang, tercapainya siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) penerima bantuan operasional sekolah (BOS) dan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) penerima BOS sebanyak 3.310.000 siswa dan 2.762.000 siswa.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia: Rp43,4 triliun
APBN 2012: Rp41,89 triliun
Perubahan: Naik 3,6 persen
Sebagai garda terdepan dalam upaya penegakan hukum di tanah air, pemerintah memberikan dukungan anggaran cukup besar bagi Kepolisian Negara RI. Tak kurang dari Rp41,89 triliun dikucurkan bagi lembaga ini.
Dari anggaran rupiah murni tersebut, kepolisian RI telah menetapkan sejumlah target kerja diantaranya pembuatan prototype dan pengkajian sebanyak 12 laporan, pembuatan masing-masing 12 layanan strategi keamanan dan ketertiban dan jumlah layanan keamanan dan ketertiban kewilayahan.
Target lain adalah turunya gangguan keamanan pada jalur moda transportasi laut, keamanan pesisir dan pelabuhan nasional/internasional sebesar 11 persen dan jumlah operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat sebanyak 12 operasi. Selain itu, polisi juga membidik penuntasan jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana terorisme tingkat nasional sebesar 102 persen dan persentase jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana umum tingkat nasional sebesar 57 persen.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Rp66 triliun
APBN 2012: Rp74,97 triliun
Perubahan: turun 14 persen
Dengan dana yang tergolong besar tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membidik target antara lain pembangunan minimal satu sekolah dasar luar biasa (SDLB) sebesar 82,4 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, pendirian perguruan tinggi baru sebanyak 5 buah.
4. Kementerian Pekerjaan Umum: Rp69,14 triliun
APBN 2012: Rp74,97 triliun
Perubahan: turun 7,77 persen
Sebagai lembaga yang mendapat perhatian besar pemerintah, kementerian pekerjaan umum menjadi pemain utama dalam pembangunan infratruktur di tanah air. Tak tanggung, dana belanja sebesar Rp69,14 triliun dikucurkan pada kementerian ini.
Dari dana tersebut diharapkan akan terbangun antara lain infrastruktur kawasan permukiman perdesaan sebanyak 185 daerah dan jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum sebanyak 1.610 desa, pembangunan jalan tol sepanjang 19 km dan panjang jalan yang mendapat preservasi sepanjang 34.368 km dan jembatan sepanjang 226.550 meter
5. Kementerian Pertahanan: Rp77,27 triliun
APBN 2012: Rp72,93 triliun
Perubahan: naik 5,95 persen
Inilah kementerian yang mendapatkan porsi belanja paling besar pada tahun depan. Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi belanja Rp77,27 triliun atau naik hampir 6 persen dibandingkan anggaran tahun lalu.
Dari dana tersebut, Kementerian Pertahan berharap adanya penambahan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI produk dalam negeri dan pinak industri pertahanan sebesar 30 persen. Serta tercapainya persentase penambahan material Alutsista strategis TNK AL sebesar 12 persen.
Lembaga ini juga berjanji kualitas dan kuantitas operasi penegakan ketertiban sebesar 46 persen ( viva.co.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar