Pemerintah menargetkan seluruh kementerian/lembaga (K/L) bakal mendapatkan tunjangan remunerasi di 2012 mendatang. Karena itu anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2012 dinaikkan 18% menjadi Rp 215,7 triliun.
Dirjen Anggaran Kementerian Keungan Herry Purnomo menyatakan pemerintah telah menambah anggaran dalam belanja negara untuk remunerasi seluruh K/L pada tahun mendatang.
"Targetnya seluruh K/L, 2012 itu seluruh K/L sudah selesai," ujarnya saat ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (18/8/2011).
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2012 yang dikutip detikFinance, alokasi anggaran belanja pegawai direncankan sebesar Rp 215,7 trilun atau 2,7% terhadap PDB. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 32,9 triliun atau 18% dibanding pagu anggaran belanja pegawai dalam APBN-P 2011 yang mencapai Rp 182, 9 triliun atau 2,5% terhadap PDB.
Hal ini diutamakan berkaitan dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi, baik dalam memperbaiki dan menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dan pensiunan maupun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun, Herry menyatakan pemberian remunerasi tersebut tidaklah mudah karena harus berdasarkan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi. "Tapi kan prosesnya nggak gampang, ada gradingnya, semua harus dinilai," paparnya.
Anggaran remunerasi digelontorkan dalam alokasi anggaran untuk pos honorarium, vakasi, lembur, dan lain-lain yang dalam RAPBN 2012 direncanakan sebesar Rp 41,6 triliun atau sebesar 19,3% dari total belanja pegawai. Jumlah ini berarti peningkatan sebesar Rp 10,6 triliun atau 34,1% bila dibandingkan dalam APBN-P 2011 sebesar Rp 31 triliun.
Untuk pos gaji dan tunjangan yang dalam RAPBN 2012 direncanakan sebesar Rp 104,9 triliun atau 48,6% dari total belanja pegawai. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 15,2 triliun atau 16,9% dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp 89,7 triliun.
Peningkatan anggaran gaji dan tunjangan tersebut terutama disebabkan adanya kebijakan kenaikan gaji pokok rata-rata 10%, pemberian gaji ke-13, kenaikan uang makan bagi PNS dan uang lauk-pauk bagi TNI/Polri sebesar Rp 5 ribu per orang per hari, serta penyediaan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi pemerintah pusat.
Tambahan formasi pegawai baru tersebut terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun.
Kecewa, Remunerasi Untuk PNS Daerah di Undur Hingga Tahun 2012
Program reformasi birokrasi di instansi pusat yang belum terselesaikan semua serta baru mau dievaluasi akhir tahun ini berbenturan pada tahap daerah. Target dimulainya reformasi birokrasi di daerah tahun ini, jadi diundur. Telah pasti, rancangan pemberian remunerasi yang melekat pada program reformasi birokrasi, pula jadi tertunda.
Deputi Program serta Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (kemenpan-RB) Mohamad Ismail menyatakan, tahun ini pihaknya semakin fokus pada sosialisasi mengenai reformasi birokasi di daerah. Supaya kemudian ditetapkan daerah yang bakal jadi pilot project-nya.
"Mengingat pemerintah daerah ini amat luas, pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan bertahap sampai 2025. Pertengahan tahun ini Kami adakan sosialisasi ke daerah dahulu," ucap Ismail ketika menyampaikan penjelasan pers di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu (20/4).
Dijelaskan, sosialisasi tak dilaksanakan ke masing-masing daerah. Nantinya, beberapa perwakilan asal sejumlah daerah dikumpulkan di satu tempat, maupun sistem region, serta diberikan pengertian tentang reformasi birokrasi dan bagaimana pengusulannya.
"Bakal kami untuk jadi dua wilayah, Indonesia Timur dan Barat. Di situ bakal dikumpulkan semua pemerintah daerah. Kalau didatangi satu persatu ya tidak bisa selesai tahun ini. Apalagi target kita tahun depan reformasi di daerah sudah dimulai," tuturnya.
Dalam penentuan pilot project ini, kata Ismail, Kemenpan-RB akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Disebutkan, sudah beberapa daerah yang menyatakan siap menjadi pilot projet. Diantaranya Gorontalo, Banten, dan Bali. "Daerah-daerah ini sudah menyatakan siap dan ini akan menjadi perhatian pemerintah,"
sumber : detik.com, suaranews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar