Sebuah fakta yang mengejutkan, hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010 ternyata mencapai angka 237,6 juta jiwa. Tingkat pertumbuhannya pun yang menyentuh angka 1,49 persen per tahun ternyata meleset dari perkiraan sebelumnya. Angka ini memang sebuah statistik, tetapi bukan sekedar statistik karena memiliki makna penting dan implikasi yang serius. Makna penting dari angka ini adalah 237,6 juta jiwa penduduk Indonesia jangan sampai menjadi beban tetapi harus menjadi modal pembangunan. Penduduk Indonesia harus memperoleh pendidikan agar cerdas, kreatif dan inovatif. Selain itumereka harus pula memperoleh pangan dan asupan gizi yang cukup agar sehat, serta memperoleh pencerahan agama dan budaya agar jujur dan amanah serta menjunjung nilai-nilai luhur budaya bangsa. Statistik ini pun memiliki implikasi yang serius terhadap sumberdaya alam dan lingkungan, mulai dari soal penyediaan pangan, energi, alokasi lahan permukiman hingga meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Menyikapi hal ini pada tanggal 14 Oktober 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Ikatan Perstatistikan Indonesia (ISI) menyelenggarakan Diskusi Akademik dengan mengundang tiga narasumber yaitu: Prof. Dr. Armasyah Tambunan, Ir. Syarifuddin Mahmudsyah, MSc dan Dr. Siti Nurbaya, MSc. Tulisan ini mencoba mengangkat beberapa hal penting yang berkembang dalam diskusi tersebut dan tidak dimaksudkan sebagai rekaman menyeluruh dari dinamika yang berkembang di dalam diskusi. Disamping itu tulisan ini menekankan betapa pentingnya melakukan antisipasi guna menghindari dampak negatif dari jumlah penduduk yang besar ini. Jumlah penduduk sebesar 237,6 juta jiwa telah menempatkan Indonesia sebagai negara keempat terbanyak jumlah penduduknya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Indonesia menghadapi berbagai masalah kependudukan seperti ketidakmerataan persebarannya, piramida penduduk yang melebar, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih sangat rendah. Persoalan ketidakmerataan penyebaran penduduk cukup serius. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di pulau Jawa (57,49 persen) sementara luas lahannya hanya 7 persen dari luas Indonesia. Amat berbeda dengan penduduk luar Jawa khususnya di Indonesia Timur yang relatif jarang penduduknya dan mendiami lahan yang luas. Dampak lanjutannya adalah terkait masalah ekonomi yakni ketimpangan antar-wilayah, antar-sektor dan kemiskinan. Ketimpangan distribusi: Jawa dan luar Jawa, kota dan perdesaan serta ketimpangan pertumbuhan antara kota-kota metropolitan dan kota menengah kecil memiliki implikasi yang luas terhadap penyediaan infrastruktur, perumahan, fasilitas sosial-ekonomi, dan khususnya terkait dengan penyediaan pangan, kecukupan pemenuhan kebutuhan energi, dan kerusakan lingkungan hidup.
Masalah jumlah penduduk yang besar ini tak hanya sekedar persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan melainkan juga terkait dengan persoalan politik dan idiologis. Secara politik jumlah penduduk yang tinggi tanpa adanya langkah penanganan dan antisipasi yang serius khususnya yang terkait dengan pangan, energi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan akan berimplikasi pada ancaman kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional. Krisis politik yang dibarengi krisis ekonomi, ancaman kelaparan akibat kekurangan pangan & pasokan energi serta lingkungan hidup berpotensi menghancurkan eksistensi sebuah Negara. Hancurnya Uni Soviet dan Yugoslavia membuktikan hal itu. Hal ini bermakna bahwa “angka jumlah penduduk” bisa menjadi peringatan dini (early warning) bagi suatu bangsa. Tatkala sebuah bangsa masih memiliki jumlah penduduk yang relatif seimbang dengan daya dukung lingkungan, maka stabilitas keamanan dan ketahanan nasionalnya terjamin. Akan tetapi, jika sebaliknya, negara berada dalam situasi instabilitas yang berujung pada ancaman keruntuhan sebuah rezim pemerintahan. Bagi Indonesia angka “237,6 juta” jadi peringatan dini bahwa 15 – 30 tahun ke depan Indonesia akan mengahadapi krisis muti-dimensi bila langkah antisipasi tak dimulai sejak sekarang. Multi krisis itu antara lain berkaitan dengan soal ekonomi, sosial, politik, keamanan dan perubahan iklim (ekologi). Artinya, wajah Indonesia mulai hari ini ditentukan oleh apakah angka 237,6 juta itu akan semakin masif bertambahnya atau Indonesia mampu mengendalikan laju pertumbuhannya? Kita mesti bercermin dari China yang sudah menyiapkan strategi yang jitu guna mengantisipasi ledakan penduduknya, mulai dari penyediaan pangan, energi, lahan permukiman dan ancaman kerusakan lingkungan. Bagi kita untuk dapat memformulasikan langkah antisipasi dan kebijakan jangka panjang diperlukan informasi yang valid terutama berkaitan:
1. Produktivitas potensi lahan produktif pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan penduduk Indonesia yang berjumlah 237,6 juta jiwa dan ramalan proyeksinya 20 – 50 tahun ke depan
2. Kapasitas produksi terpasang dari potensi energi dan sumber energi nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi penduduk Indonesia yang berjumlah 237,6 juta jiwa dan ramalan proyeksinya 20 – 50 tahun ke depan
3. Daya dukung sumberdaya lahan yang mampu menampung jumlah penduduk 237,6 juta jiwa dan implikasinya terhadap penurunan kualitas lingkungan pesisir dan laut, hutan, daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan konservasi serta ramalan proyeksinya 20 – 50 tahun ke depan
4. Statistik lingkungan yang menyangkut kerusakan lingkungan, degradasi sumberdaya alam dan ekosistem baik perairan maupun daratan yang memberikan landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan secara nasional dan regional.
5. Ancaman konflik sosial yang berkaitan dengan keamanan masyarakat, terorisme, dan gerakan – gerakan radikal yang mengancam keutuhan Negara bangsa dan kemajemukan di Indonesia
6. Ancaman konflik politik yang memicu krisis kepemimpinan nasional dan krisis politik berkepanjangan berpotensi mengancam disintegrasi nasional
7. Ancaman ekspansi dan penguasaan wilayah oleh Negara lain di wilayah perbatasan akibat lemahnya sistem pendataan nasional berkaitan dengan eksistensi Negara di wilayah perbatasan darat maupun maritime dengan Negara tetangga
Angka 237,6 juta jiwa penduduk Indonesia, bukanlah sekadar pertambahan jumlah penduduk yang cukup dipandang sebelah mata. Angka 237,6 juta jiwa bisa berubah jadi bencana yang “mengerikan” apabila kita tak pernah memikirkannya secara serius. Bila kita tak mampu menyediakan pangan yang cukup, maka angka 237,6 juta jiwa akan melahirkan bencana kelaparan masal. Demikian pula jika kita tak mampu menyediakan energi yang cukup karena sumber energi yang makin menipis dan kita tak mampu mengembangkan sumber energi terbarukan maka ancaman kekurangan listrik, kekurangan pupuk akibat tak adanya pasokan gas, hingga macetnya seluruh transportasi publik (darat, laut dan udara) akibat mahalnya bahan bakar akan menghadang di depan mata. Bila Negara tak mampu menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai untuk 237.6 juta jiwa rakyat Indonesia, maka ancaman berbagai penyakit medis akan siap menyerang rakyat. Juga, bila pemerintah tidak mampu menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai maka kualitas sumberdaya manusia akan rendah dan tidak dapat diharapkan untuk mampu membangun bangsa Indonesia.
Angka 237,6 juta jiwa juga mengharuskan Negara menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan dari tindakan destruktif manusia yang tak bertanggungjawab. Jika tidak maka rakyat Indonesia akan menghadapi bencana ekologis yang dahsyat mulai dari banjir, tsunami, tanah longsor, angin topan hingga ketidakseimbangan iklim akibat hancurnya ekosistem dan biosfir. Tabel 1 merupakan usulan bagaimana kementerian, antara lain pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumberdaya mineral, kehutanan, dan lingkungan dapat berperan dalam mengantisipasi dampak negatif dari statistik 237,6 juta jiwa terutama ancaman bagi kehidupan rakyat Indonesia dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tabel 1. Peran Kementerian Pertanian, Kelautan & Perikanan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral serta Lingkungan Hidup untuk Penyediaan Pangan, Energi, dan Daya Dukung Lingkungan
Sumber : statistikaindonesia.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar